Bawaslu Kapuas Hulu Pertajam Pengawasan Dana Kampanye dan Tantangan Digital Lewat Forum Nasional

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Jajaran pimpinan dan pejabat struktural Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti agenda strategis nasional "Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu RI secara virtual, pada hari Senin (9/11/2026). Langkah ini diambil untuk menggembleng kesiapan para pengawas di daerah dalam menghadapi dinamika pengawasan pemilu yang kian kompleks, khususnya menyangkut transparansi dana kampanye dan maraknya kampanye digital.

Kegiatan tingkat nasional ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kapuas Hulu, H. Musta'an, S.Sos., bersama Anggota Bawaslu Khairu Amru Mujahiddin dan Ike Verawati Fajrin, S.E., serta Kepala Sekretariat Mohd. Ali Hasbi, S.E., M.A.P. Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H., yang memberikan pengarahan mendalam terkait penguatan kapasitas pengawasan di lapangan.

Dalam pengarahannya, Herwyn menegaskan pentingnya evaluasi kritis terhadap kelemahan norma hukum serta penguatan kompetensi teknis para pengawas pemilu. Ia menyoroti lima fokus utama yang harus menjadi perhatian jajaran pengawas, mulai dari pemetaan celah regulasi, identifikasi pelaporan dana kampanye, penanganan tantangan kampanye di media digital, hingga ketajaman mendeteksi politik uang yang terselubung dalam bentuk bahan atau pembagian kampanye.

"Bawaslu membelajarkan menjadikan Bawaslu terus belajar. Pengalaman di lapangan saja tidak cukup, tetapi harus ditopang oleh kajian akademis dan hukum secara komprehensif," tegas Herwyn saat memberikan arahan utama.

Herwyn menambahkan bahwa aspek finansial kampanye merupakan salah satu pilar krusial yang menentukan integritas pemilu. Kejelasan sumber anggaran, kerapian pelaporan pengeluaran, serta kepatuhan administratif dan substantif jajaran peserta pemilu harus dipastikan sesuai norma hukum yang berlaku.

Keikutsertaan Bawaslu Kapuas Hulu dalam forum ini menjadi wujud komitmen nyata lembaga dalam meletakkan prinsip akuntabilitas di tingkat lokal. Dengan pemahaman hukum yang solid dan penguasaan teknik analisis finansial yang tajam, pengawasan terhadap kepatuhan peserta pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan berjalan makin optimal, transparan, dan teruji.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Bawaslu Kapuas Hulu, H. Musta'an, S.Sos., menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk segera mengimplementasikan poin-poin penguatan substansi tersebut di wilayah kerjanya. Menurutnya, pemahaman yang matang mengenai regulasi dan instrumen dana kampanye merupakan kunci utama untuk menjaga keadilan elektoral.

"Kami di jajaran Bawaslu Kapuas Hulu siap menerjemahkan arahan pusat ini ke dalam langkah taktis di lapangan, terutama dalam meningkatkan ketajaman analisis terhadap pengeluaran dana kampanye peserta pemilu serta mengantisipasi kerawanan dari modus-modus kampanye digital," ungkap Musta'an.