Tingkatkan Performa Birokrasi, Bawaslu Kapuas Hulu Ikuti Rakor SKP

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Kepala Sekretariat, Mohd. Ali Hasbi, S.E., M.A.P., beserta jajaran pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kapabilitas terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat secara virtual, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pemahaman mengenai sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara dan staf di lingkungan Bawaslu sesuai dengan regulasi terbaru.

Rapat koordinasi ini berfokus pada transformasi penyusunan SKP yang kini lebih menekankan pada hasil kerja dan perilaku kerja yang terukur. Bawaslu Kalimantan Barat menekankan bahwa SKP bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen penting untuk memetakan produktivitas lembaga.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam rakor virtual tersebut meliputi:

• Digitalisasi Laporan: Penggunaan platform digital untuk pengisian SKP agar lebih transparan dan akuntabel.
• Integrasi Kinerja: Penyelarasan antara target individu pegawai dengan tujuan besar organisasi dalam mengawal tahapan pemilu.
• Evaluasi Berkala: Mekanisme pemberian umpan balik (feedback) dari atasan kepada bawahan secara berkelanjutan.

Hasbi menyampaikan bahwa pengembangan kapabilitas ini sangat krusial bagi staf di tingkat kabupaten. Dengan pemahaman SKP yang matang, diharapkan setiap personel memiliki indikator kinerja yang jelas dalam menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.

"Melalui rakor ini, kita ingin memastikan setiap sumber daya manusia di Bawaslu Kapuas Hulu memiliki standar kompetensi yang unggul. Kinerja yang terukur akan berbanding lurus dengan kualitas pengawasan yang kita lakukan," ungkapnya di sela-sela kegiatan daring.

Meskipun dilaksanakan secara virtual, diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab terkait kendala teknis penginputan data kinerja. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berharap melalui penguatan kapasitas ini, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempertahankan integritas dan profesionalisme birokrasi dalam menyongsong agenda-agenda besar demokrasi ke depan.