Bawaslu Kapuas Hulu Ikuti Rapat Koordinasi Daring Bersama Bawaslu RI

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Kembali memperkuat koordinasi kelembagaan, Bawaslu Kapuas Hulu mengikuti rapat rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring melalui platform Zoom Meeting, Senin (23/2/2025).

Rapat rutin yang digelar setiap hari Senin ini merupakan instrumen penting bagi Bawaslu RI untuk memberikan arahan strategis, evaluasi kinerja, serta sinkronisasi kebijakan pengawasan pemilu dari tingkat pusat hingga ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Hadir langsung dalam pertemuan virtual tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, H. Musta’an, S.Sos., bersama dengan Kepala Sekretariat, Mohd. Ali Hasbi, S.E., M.A.P. Kehadiran pimpinan dari unsur komisioner dan kesekretariatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu Kapuas Hulu dalam menjaga keselarasan antara kebijakan pengawasan dan dukungan administrasi.

Dalam arahannya melalui ruang virtual, pimpinan Bawaslu RI menekankan pentingnya disiplin laporan dan kesiapan personel dalam menghadapi dinamika tahapan pemilu yang terus berjalan. Koordinasi intensif ini diharapkan dapat meminimalisir kendala komunikasi serta memastikan instruksi pusat dijalankan secara presisi di daerah.

Musta’an menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini sangat krusial sebagai panduan kerja di lapangan. "Melalui rapat rutin setiap Senin ini, kita bisa mendapatkan informasi terkini langsung dari RI. Ini menjadi kompas bagi kami di daerah agar seluruh langkah pengawasan tetap berada dalam koridor hukum dan kebijakan yang seragam secara nasional," ujarnya di sela-sela rapat.

Senada dengan hal tersebut, Hasbi menambahkan bahwa jajaran sekretariat siap mendukung penuh seluruh hasil koordinasi tersebut, baik dari sisi fasilitasi anggaran maupun dukungan teknis operasional.

Meskipun dilaksanakan secara daring, rapat berlangsung interaktif dan khidmat. Bawaslu Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus mengikuti agenda koordinasi rutin ini sebagai wujud profesionalitas dan integritas dalam mengawal kedaulatan demokrasi di Bumi Uncak Kapuas.