Bahas Dukungan Sarpras, Bawaslu Kapuas Hulu Temui DPRD

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Guna menjamin hak politik masyarakat terlindungi dengan baik selama tahapan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., pada hari Rabu, (10/2/2026). Pertemuan ini secara khusus membahas dukungan sarana dan prasarana yang berdampak langsung pada kualitas pengawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Bawaslu Kapuas Hulu, Haidir, S.Pd.I., dan Alexsius Doni, S.P., didampingi Kepala Sekretariat, Mohd. Ali Hasbi, S.E., M.A.P., beserta para Kasubbag., Fauzan Fathul Huda, S.Pd., dan Tarsiyem, S.E., menekankan bahwa fasilitas yang memadai bukan sekadar kebutuhan kantor, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh potensi pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Implikasi signifikan bagi warga Kapuas Hulu dalam kunjungan tersebut, di antaranya:

• Pengawasan Logistik yang Lebih Ketat (Langsung): Sarpras transportasi yang memadai memastikan Bawaslu dapat mengawal distribusi surat suara hingga ke TPS terpencil, menjamin suara masyarakat tidak disalahgunakan.

• Peningkatan Kualitas Demokrasi (Tidak Langsung): Pengawasan yang optimal menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini menjamin bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat, yang berujung pada kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan umum.

• Ruang Aduan yang Lebih Representatif (Langsung): Fasilitas kantor yang layak memudahkan masyarakat untuk datang dan berkonsultasi mengenai hak-hak pilih mereka tanpa rasa canggung atau terkendala tempat.

"Fasilitas yang memadai adalah kunci. Kalau Bawaslu lemah secara sarana, pengawasan akan lambat. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dirugikan jika ada kecurangan yang tidak terdeteksi," tegas Haidir.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hamid berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarpras Bawaslu. Pihak DPRD menyadari bahwa anggaran untuk pengawasan adalah investasi untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Kapuas Hulu.

Diharapkan, sinergi antara Bawaslu dan DPRD ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Bumi Uncak Kapuas.