Haidir : Efisiensi Anggaran Tak Surutkan Pengawasan PDPB di Kapuas Hulu

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Haidir, S.Pd.I., memastikan fungsi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih tetap berjalan maksimal meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026. Fokus pengawasan saat ini diarahkan pada Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang berlangsung di berbagai kecamatan dan desa di wilayah Kapuas Hulu, sampai dengan hari ini, Selasa (21/4/2026).

Haidir menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menjaga integritas data pemilih. Strategi pengawasan kini dilakukan secara lebih presisi dengan memprioritaskan titik-titik rawan serta mengoptimalkan peran jajaran di tingkat bawah.

Dalam sepekan terakhir, pimpinan Bawaslu Kapuas Hulu beserta jajaran sekretariat melakukan pengawasan melekat secara maraton. Beberapa poin utama dalam pengawasan Coktas tahun 2026 ini meliputi:

• Akurasi Data Pemilih Baru: Memastikan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terakomodasi.

• Verifikasi TMS (Tidak Memenuhi Syarat): Mengawal pembersihan data pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili agar tidak membebani daftar pemilih di masa depan.

• Perlindungan Hak Pilih: Menjamin warga di pelosok desa Kapuas Hulu tetap memiliki hak suara yang valid.

"Keakuratan data pemilih adalah kunci utama integritas pemilu. Walaupun kita berada dalam masa penajaman anggaran belanja sesuai kebijakan pusat, kualitas pengawasan di lapangan, terutama di tingkat desa, tidak boleh kendor," ujar Haidir saat meninjau proses Coktas di lapangan.

Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bawaslu RI terkait kebijakan anggaran tahun 2026. Bawaslu Kapuas Hulu menyiasatinya dengan memperkuat konsolidasi internal secara virtual serta meningkatkan disiplin kerja jajaran sekretariat dalam mengelola setiap program kerja.

Pengawasan Coktas terbatas ini dilakukan untuk memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar turun ke lapangan melakukan faktualisasi data, bukan sekadar administratif di atas meja.

Dengan pengawalan ketat ini, diharapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu tetap bersih, mutakhir, dan komprehensif, sehingga siap digunakan untuk perhelatan demokrasi mendatang tanpa ada warga yang kehilangan hak pilihnya.