FKP KPPN 2026, Bawaslu Kapuas Hulu Tegaskan Integritas

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Kepala Sekretariat Bawaslu Kapuas Hulu, Mohd. Ali Hasbi, S.E., M.A.P., didampingi Kepala Sub Bagian, Hukum, Humas, dan Datin, Fauzan Fathul Hudha, S.Pd., menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPPN Putussibau, pada hari Kamis (11/06/2026).

Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara KPPN dengan seluruh satuan kerja (satker) dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berkualitas.

Hasbi menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, forum ini sangat krusial sebagai sarana konsultasi langsung guna memastikan setiap alur keuangan di Bawaslu berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

"Forum ini sangat membantu kami dalam memetakan tantangan di lapangan. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga akuntabilitas dan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap rupiah yang dikelola, guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas dari gratifikasi," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, aspek pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu fokus utama yang mendapat perhatian. Seluruh peserta diingatkan untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta menghindari berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penekanan diberikan agar setiap aparatur tidak terjebak dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, seperti korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya. Komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.

Kehadiran Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola keuangan negara sekaligus komitmen lembaga dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Melalui forum konsultasi publik tersebut, diharapkan tercipta koordinasi yang semakin efektif antara KPPN dan satker, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.