Bawaslu Kapuas Hulu Perkuat Implementasi Microservice SAKTI

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. – Bagian Administrasi dan Keuangan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh Kasubbag Hukum, Humas, dan Datin, Fauzan Fathul Hudha, S.Pd., selaku Bendahara Pengeluaran (BP), beserta jajaran staf mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Satker dan Sosialisasi Implementasi Microservice SAKTI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat secara virtual, Kamis (9/7/2026).

Partisipasi ini dilakukan sebagai upaya strategis lembaga dalam meningkatkan koordinasi serta memastikan tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel di lingkungan Bawaslu Kapuas Hulu.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi krusial seiring dengan transformasi digital dalam sistem keuangan pemerintah melalui aplikasi SAKTI. Implementasi fitur Microservice pada sistem SAKTI ditujukan untuk mempermudah operasional satker, mempercepat proses administrasi keuangan, serta meminimalisir kendala teknis dalam pelaporan. Bagi Bawaslu Kapuas Hulu, pemahaman yang mendalam mengenai sistem baru ini menjadi prasyarat mutlak guna menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah yang terus diperbarui.

Fauzan menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam koordinasi ini merupakan bentuk komitmen untuk selalu beradaptasi dengan regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan. "Peningkatan pemahaman mengenai Microservice SAKTI sangat penting agar operasional keuangan kita berjalan efektif dan efisien. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu," ungkap Fauzan usai mengikuti kegiatan.

Lebih lanjut, koordinasi dengan Kanwil DJPb ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran selama semester berjalan. Dengan integrasi sistem yang lebih baik, diharapkan kualitas data keuangan Bawaslu Kapuas Hulu semakin solid. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada ketertiban administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab lembaga kepada publik dalam mengawal penggunaan dana negara untuk mendukung suksesnya setiap tahapan pengawasan pemilu.

Melalui penguatan kapasitas personel keuangan ini, Bawaslu Kapuas Hulu optimistis dapat mempertahankan integritas tata kelola anggaran, sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang lincah dan berorientasi pada hasil di masa depan.