Bawaslu Kapuas Hulu Perkuat Akuntabilitas Keuangan Semester I 2026

Putussibau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu – Sebagai upaya strategis lembaga untuk memastikan seluruh data transaksi keuangan di lingkungan Bawaslu Kapuas Hulu akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, Sekretariat Bawaslu Kapuas Hulu, melalui Kasubbag Administrasi, Tarsiyem, S.E., beserta jajaran staf pengelola keuangan, mengikuti rapat pelaksanaan rekonsiliasi, penyusutan, dan penyampaian laporan keuangan semester I tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu RI secara virtual, Kamis (16/7/2026).

Rekonsiliasi laporan keuangan merupakan tahapan vital untuk menyelaraskan data internal satuan kerja dengan catatan pada sistem akuntansi pusat. Proses ini tidak hanya mencakup validasi data belanja, tetapi juga mencakup penatausahaan aset melalui penyusutan barang milik negara yang terintegrasi. Bagi Bawaslu Kapuas Hulu, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi ketidaksesuaian data serta menjamin agar seluruh laporan keuangan periode semester I dapat tersaji dengan valid, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum batas waktu penyampaian yang ditentukan.

Tarsiyem menegaskan pentingnya konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan ini. "Kami mengikuti proses rekonsiliasi ini dengan teliti untuk memastikan bahwa setiap sen uang negara yang dikelola dapat tercatat dengan benar. Keakuratan laporan keuangan ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada publik dalam menjaga tata kelola anggaran yang bersih dan berintegritas," ujarnya.

Melalui pendampingan teknis dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bawaslu Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas sistem pelaporan keuangan. Dengan tata kelola yang tertib, diharapkan Bawaslu Kapuas Hulu mampu mempertahankan opini audit yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan organisasi. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi kuat bagi lembaga dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan pengawasan pemilu sepanjang tahun 2026 dengan dukungan pendanaan yang terkelola secara profesional, efisien, dan bebas dari penyimpangan di Bumi Uncak Kapuas.